TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin Dikatakannya, masih banyak kabupaten/kota yang memiliki tingkat indeks risiko bencana yang tinggi sehingga memerlukan upaya manajemen krisis lebih menyeluruh dan inovatif. Semua langkah dan rencana respons penyelamatan Ia meminta untuk bisa benar-benar mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Di sinilah seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk berkomitmen dan meningkatkan kapasitasnya dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana harus menjadi salah satu indikator bagi para pemimpin daerah, kata Ma’ruf Amin saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana di Bandung, Rabu, 24 April 2024.
Ia meminta agar berbagai tindakan preventif, penyelamatan, dan rehabilitasi dilakukan secara sinergis, serentak, cepat, aman, dan akurat dalam penanganan bencana. Pengalaman negara-negara maju harus menjadi pembelajaran mulai dari pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan dan rekonstruksi, ujarnya.
Ma’ruf Amin mencontohkan gempa berkekuatan 7,4 SR yang baru-baru ini terjadi di Taiwan tidak menimbulkan banyak kerusakan atau korban jiwa karena adanya sistem peringatan dini dan pengetahuan yang baik tentang sumber gempa.
“Berkenaan dengan itu, saya meminta agar pengembangan teknologi dan inovasi di bidang penanggulangan bencana di tanah air terus dioptimalkan. “Mendorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data valid sebagai kunci mewujudkan efisiensi dan efektivitas tindakan dini dan kesiapsiagaan bencana,” ujarnya.
Wapres meminta Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2024 membahas beberapa hal. “Pertama, mengembangkan industrialisasi penanggulangan bencana dengan menerapkan teknologi dan inovasi. “Memanfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana dan meminimalkan risiko bencana,” ujarnya.
Lebih lanjut ia meminta agar pemetaan risiko bencana dilakukan secara akurat dan valid serta diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.
“Hal ini penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada sekaligus mengurangi terjadinya risiko bencana baru. Selain itu, penguatan pelayanan kebencanaan terutama melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dari segi kewenangan, kompetensi, sumber daya alam, logistik, dan peralatan, kata Maruf.
Terakhir, dia meminta semua pihak menyusun rencana pendanaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih. “Saya menyerukan agar ada sistem pendanaan penanggulangan bencana untuk menjembatani kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. “Salah satunya dapat dilakukan melalui penggunaan dana penanggulangan bencana bersama daerah yang disesuaikan dengan tingkat risikonya,” ujarnya.
Selain itu, Kepala BNPB mengatakan…
Periklanan
Quoted From Many Source